LDII Kediri

LDII Mengusulkan BPJS Syariah Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfarestate) memiliki tujuan mulia untuk menyejahterakan masyarakatnya berdasarkan Pembukan UUD 1945. Program Jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia dengan perbandingan umat muslim 85 persen dari total penduduk 260 juta jiwa, masyarakat Muslim di Indonesia menuntut pemerintah kian memperhatikan kehalalan dalam bermuamalah, demikian juga terhadap pelaksanaan program BPJS. BPJS yang digelar pemerintah memiliki lima jenis program jaminan, yakni Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Pemerintah pada akhir tahun 2019 menargetkan seluruh masyarakat Indonesia yang ditentukan undang-undang telah menjadi peserta Program Jaminan dan mendapat Jaminan Perlindungan Kesehatan. Sifat kepesertaannya wajib bagi setiap warga masyarakat

Presiden JOKO WIDODO Mengapresiasikan Langkah LDII Menyambut pelaksanaan MEA yang dicanangkan mulai Januari 2015 membuat Negara-negara ASEAN, Pada pilar pertama cetak biru MEA, dinyatakan bahwa: ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, aliran modal yang lebih bebas dan tenaga kerja terampil dalam berbagai sektor termaksud sektor pariwisata. Bila tidak siap, maka aliran bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil terlihat sebagai ancaman daripada peluang. MEA dalam upaya peningkatan kemakmuran ekonomi dilakukan melalui penguatan daya saing untuk memenangkan kompetisi global, melalui tahapan integrasi pasar domestik sebagai pasar tunggal dan integrasi basis produksi sehingga pada akhirnya mendorong peningkatan daya saing dalam menembus pasar global. Siap tidak siap, Negara-negara ASEAN harus siap dalam menghadapi arus bebas tenaga kerja terampil dari Negara tetangganya. Untuk itulah pent