Setelah mengundang Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengundang pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2016. Pertemuan tersebut bertempat di Istana Kepresidenan Merdeka, Jakarta.
Ketua DPP LDII, Prof. Dr. KH.Abdullah Syam M.Sc yang juga anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menjelaskan bahwa pertemuan LDII dengan Presiden tersebut juga membahas upaya penanganan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia.
Prof. Dr. KH.Abdullah Syam M.Sc memberikan penjelasan bahwa LDII sangat menolak paham radikalisme, aksi terorisme, dan penyalahgunaan narkoba. "Kami menolak hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Radikalisme merupakan kontra Islam yang damai dan rahmatan lil alamin, sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," kata Abdullah Sam.
Ketua DPP LDII Dr. KH.Abdullah Syam M.Sc juga mengatakan, dalam pertemuan tersebut melaporkan berbagai kegiatan, baik keagamaan maupun sosial yang selama ini dilakukan di berbagai daerah.
"Bagaimana membangun insan yang secara pribadi memiliki kejujuran, sifat amanah, kerja keras dengan pola hidup hemat, sederhana, memiliki akhlaqul karimah, memiliki ilmu, keterampilan. Kemudian secara sosial dia bisa membangun teamwork yang rukun, kompak," kata Abdulloh Syam.
"Kita beserta MUI dan ormas lainnya sudah menyatakan penolakan itu. Kemudian di ponpes-ponpes yang dikelola LDII juga sudah dipasang dipampang menolak ISIS, ajaran radikalisme terorisme, kemudian narkoba, karena sangat bertentangan dengan Pancasila dan ajaran islam yang rahmatan lil alamin," Abdullah Syam menandaskan.
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan bahwa LDII memiliki maksud baik saat bertemu Presiden. Ia menilai, segala kontroversi mengenai LDII saat ini sudah tidak terjadi.
"Dulu mungkin (kontroversial), tapi sekarang sudah sangat baik. Mereka sangat tidak sependapat dengan radikalisme," ucap Lukman.
"Baru saja selesai dengan LDII, audiensi biasa, dia menyampaikan ada program 5 pilar revolusi mental, bisa dijabarkan untuk bagaimana membangun nilai-nilai revolusi mental itu di kalangan birokrasi, keluarga, masyarakat luas," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut, Jumat (5/2/2016)
Ketua DPP LDII, Prof. Dr. KH.Abdullah Syam M.Sc yang juga anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menjelaskan bahwa pertemuan LDII dengan Presiden tersebut juga membahas upaya penanganan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia.
Prof. Dr. KH.Abdullah Syam M.Sc memberikan penjelasan bahwa LDII sangat menolak paham radikalisme, aksi terorisme, dan penyalahgunaan narkoba. "Kami menolak hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Radikalisme merupakan kontra Islam yang damai dan rahmatan lil alamin, sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," kata Abdullah Sam.
Ketua DPP LDII Dr. KH.Abdullah Syam M.Sc juga mengatakan, dalam pertemuan tersebut melaporkan berbagai kegiatan, baik keagamaan maupun sosial yang selama ini dilakukan di berbagai daerah.
"Bagaimana membangun insan yang secara pribadi memiliki kejujuran, sifat amanah, kerja keras dengan pola hidup hemat, sederhana, memiliki akhlaqul karimah, memiliki ilmu, keterampilan. Kemudian secara sosial dia bisa membangun teamwork yang rukun, kompak," kata Abdulloh Syam.
"Kita beserta MUI dan ormas lainnya sudah menyatakan penolakan itu. Kemudian di ponpes-ponpes yang dikelola LDII juga sudah dipasang dipampang menolak ISIS, ajaran radikalisme terorisme, kemudian narkoba, karena sangat bertentangan dengan Pancasila dan ajaran islam yang rahmatan lil alamin," Abdullah Syam menandaskan.
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan bahwa LDII memiliki maksud baik saat bertemu Presiden. Ia menilai, segala kontroversi mengenai LDII saat ini sudah tidak terjadi.
"Dulu mungkin (kontroversial), tapi sekarang sudah sangat baik. Mereka sangat tidak sependapat dengan radikalisme," ucap Lukman.
"Baru saja selesai dengan LDII, audiensi biasa, dia menyampaikan ada program 5 pilar revolusi mental, bisa dijabarkan untuk bagaimana membangun nilai-nilai revolusi mental itu di kalangan birokrasi, keluarga, masyarakat luas," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut, Jumat (5/2/2016)
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penanganan aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme perlu melibatkan semua lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, Luhut menilai tidak ada yang salah Presiden berdialog dengan LDII untuk keperluan tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar