Mochtar Kusumaatmadja Peletak Dasar Paradigma Maritim dalam Pembangunan Nasional

Jakarta (29/12). Indonesia tidak akan menikmati kedaulatan dan potensi kelautannya, bila pemikiran mengenai wawasan nusantara tidak diperkenalkan Prof. Mochtar Kusumaatmadja. 

"Sebelum Deklarasi Djuanda yang banyak berisi pemikiran Prof. Mochtar, luas perairan kita hanya 3 mile dari gari pantai terluar," ujar Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro (Undip) Singgih Tri Sulistiyono. 

Menurutnya, usai Konferensi Meja Bundar (1949), Belanda ingin tetap mempertahankan Irian Barat sebagai jajahannya dan ingin tetap menancapkan pengaruh ekonomi dan politiknya di Indonesia. Mereka dengan leluasa memasuki perairan di antara pulau-pulau wilayah Indonesia. Hal itu bisa dilakukan karena perairan tersebut dianggap perairan internasional, sementara wilayah Indonesia hanya daratan dan perairan sejauh 3 mil dari ujung terluar daratan. 

Kala itu, menurut Singgih, Mochtar Kusumaatmadja berpikir bahwa lautan di dalam wilayah kepulauan merupakan satu kesatuan sebagai tanah air. Atas pemikirannya itu, ia menolak batas-batas kedaulatan Republik Indonesia yang diklaim Belanda. 

Hingga tahun 1950-an, Indonesia masih menggunakan Ordonansi Belanda 1939. Aturan itu menegaskan, bahwa luas wilayah laut territorial Indonesia hanya 3 mil. Mochtar Kusumaatmadja membuat, luas perairan Indonesia menjadi 12 mil. Kini luas Indonesia menjadi 1,919 juta km², yang merupakan hasil perjuangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja untuk menyatukan daratan dan perairan Nusantara.  

Mochtar Kusumaatmadja membuat garis dasar lurus pada peta, yang ditarik dari satu titik terluar ke titik terluar lain dari wilayah darat atau pulau yang dikuasai oleh Indonesia.  Ini sering disebut sebagai metode point to point, sehingga seluruh kepulauan Indonesia diikat oleh sabuk straight baseline. Hasilnya wilayah perairan dan daratan (pulau) merupakan satu kesatuan, yang disebut sebagai kepulauan Indonesia yang mencakup darat dan lautnya. Sehingga cita-cita mengenai tanah air terwujud berkat ide cerdas Mochtar Kusumaatmadja.

Wawasan Nusantara yang diperkenalkan Mochtar dideklarasikan sebagai Deklarasi Djuanda merujuk nama Perdana Menteri Indonesia saat itu. Setelah melalui perjuangan yang panjang akhirnya pada 1982 konsep Wawasan Nusantara yang dianggap sepadan dengan konsep Archipelagic State menjadi bagian integral dari United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS).  

Singgih yang juga Ketua DPP LDII itu, mengatakan, dengan pemikiran Mochtar tersebut kedaulatan Indonesia tidak tercerai berai. Bahkan ia menyebut, Mochtar memberi sumbangsih perjalanan sejarah bangsa. 

Singgih membagi tonggak kebangsaan Indonesia menjadi tiga: pertama, Sumpah Pemuda yang merupakan tonggak terbentuknya bangsa Indonesia, kedua: Proklamasi Kemerdekaan yang merupakan tonggak berdirinya Negara RI, ketiga: Deklarasi Djuanda yang merupakan tonggak peneguhan wilayah kedaulatan negara RI. 

"Oleh sebab itu tokoh-tokoh yang telah berjuang di tonggak-tonggak kebangsaan ini patut diapresiasi sebagai pahlawan nasional. Untuk itulah maka LDII mendukung dan memperjuangkan agar Prof Mochtar ditetapkan sebagai pahlawan nasional," tegasnya. 

Secara lebih mendalam, Singgih menjelaskan bahwa sejak 1 Agustus 1957, Mochtar ditugaskan oleh Perdana Menteri Djuanda untuk bergabung ke dalam Panitia Interdepartemental yang bertugas Menyusun RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim untuk mengganti Ordonansi 1939 (’Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie’)  yang mengatur wilayah perairan Hindia Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

“Langkah sistematis Mochtar, yakni melakukan tinjauan kritis terhadap Ordonansi 1939 yang masih terus berlaku selama masa kemerdekaan karena memang pemerintah Republik Indonesia belum melakukan perubahan ataupun penggantian,” ujarnya. 

Kedua, Mochtar mencari rujukan yurispudensi yang bisa dijadikan sebagai preseden untuk menciptakan produk hukum sebagai basis untuk mengklain wilayah darat dan laut Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. 

“Ia memperoleh rujukan dari penyelesaian kasus The Anglo-Norwegian Fisheries case 1949 di mana Pemerintah Norwegia mengukur laut teritorialnya dengan menarik garis pangkal lurus (straight baseline) dari titik-titik terluar daratan pada waktu air surut lalu ditambah 4 mil laut. Mochtar menerapkan metode yang sama untuk wilayah Indonesia dengan membentangkan laut teritorial seluas 12 mil laut,” jelas Singgih. 

Pada akhirnya pemikiran dan draf Mochtar inilah yang kemudian diumumkan oleh pemerintah kepada seluruh dunia pada 13 Desember 1957 melalui “Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia”. Itu pula yang terkenal dengan sebutan Deklarasi Djuanda. 

Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau pulau atau bagian pulau pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian bagian yang wajar dari pada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari pada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari pada Negara Republik Indonesia. 

“Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini, bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil yang di ukur dari garis garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar dari pada pulau pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang,” Singgih menjelaskan. 

Deklarasi Djuanda menjadi landasan bagi penyatuan wilayah darat dan laut sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Mochtar telah menyelesaikan tugas zamannya yaitu meletakkan dasar penerapan prinsip negara kepulauan (archipelagic state) bagi Indonesia. Konsep yang digagas Mochtar bahwa negara kepulauan yang memandang darat (pulau) dan perairan (laut) sebagai sebuah kesatuan mampu menyelesaikan persoalan aktual Indonesia. 

“Ekspansi kapal-kapal perang Belanda di perairan kepulauan Indonesia yang tidak bisa diintersepsi oleh Angkatan Laut Indonesia dan berbagai gerakan separatism yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, dengan konsep tersebut membuat Belanda tak lagi bisa berlayar di laut-laut pedalaman Indonesia, di mana akhirnya setelah 25 tahun, prinsip negara kepulauan tersebut diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1982,” ungkapnya. 

Melalui konsep tersebut, Ia menegaskan bahwa

Mochtar Kusumaatmadja merupakan peletak dasar bagi paradigma maritim dalam pembangunan nasional. “Untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim yang kuat diperlukan paradigma maritim yang kuat pula, yaitu wawasan atau pola pikir yang memandang wilayah daratan (kepulauan) sebagai bagian dari wilayah laut dari negara maritim Indonesia,” pungkasnya. 

Definisi negara maritim untuk Indonesia, menurut Singgih adalah sebuah negara yang mampu membangun kekuatan maritimnya (seapowers) baik di bidang pelayaran dan perdagangan (mechant shipping), kekuatan pertahanan dan keamanan maritim (maritime figting instruments), dan  kemajuan teknologi kemaritiman (maritime technology) untuk dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara sinergis (laut dan darat) dalam kerangka dinamika geopolitik guna mencapai kemakmuran dan kejayaan bangsa dan negaranya.

Pesilat ASAD Kota Padang Raih Medali Emas pada Ajang Porkota Padang 2021

Padang (20/12). Pada Pekan Olahraga Kota (Porkota) Padang yang diselenggarakan tanggal 18-20 Desember 2021, atlet Persinas ASAD Kota Padang berhasil raih medali emas. Kegiatan tersebut bertempat di aula Kampus Universitas Bung Hatta (UBH) Gunung Pangilun.

Pertandingan pencak silat Porkota ini diikuti para pendekar dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. 3 orang pesilat ASAD yang tergabung dalam kontingen Koto Tangah berhasil menyumbang 1 medali emas kategori seni ganda putra atas nama Ayatulloh Khumaidi dan Zulvana Jihan. Ketua Persinas Asad kota Padang Heri Herwanto turut mensyukuri keberhasilan ini, Wawan mengatakan keberhasilan ini berkat usaha dan doa kita bersama, "semoga keberhasilan atlit kita ini bisa memotivasi para atlit Asad lainnya agar lebih giat lagi berlatih dan bisa berprestasi".

Turut hadir dalam pembukaan ketua IPSI Kota Padang Zulhardi Z. Latif, Dalam sambutannya, Zulhardi Z. Latif mengatakan, Porkota Padang 2021 ini merupakan ajang pembuktian bagi atlet IPSI Kota Padang dalam rangka mengikuti pergelaran Pekan Olahraga Provinsi pada 2023 mendatang.

"Lebih kurang 180 atlet silat Kota Padang yang akan bertarung meraih medali pada Porkota 2021 ini. Semoga lahir atlet-atlet pencak silat yang berprestasi," ujarnya.

Zulhardi juga berpesan agar pemain dapat menjaga sportivitas, bermain dengan santun, dan jangan mencederai lawan tanding. Menurutnya, lawan tanding juga masih merupakan saudara dalam lingkup IPSI Kota Padang.

Penanganan Covid-19 LDII, Diapresiasi CEPH Griffith University Australia

Jakarta (21/12). Persoalan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, bukan hanya menjadi masalah yang harus diselesaikan pemerintah. LDII berkeyakinan semua pihak harus bergotong-royong menyelesaikan masalah tersebut.

"DPP LDII membuat berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat bawah, dan itu mendapat apresiasi dari Pusat Kesehatan Lingkungan dan Populasi atau Center of Environment and Population Health (CEPH), Griffith University Australia," ujar Sekretaris Umum DPP LDII Dody T Wijaya.

Menurut Dody, LDII diundang oleh pihak CEPH untuk mempresentasikan berbagai langkah LDII dalam merespon terhadap krisis kesehatan akibat virus Covid-19 pada Senin, 20 Desember 2021. Dirinya mewakili Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dalam acara "Health Emergency and Disaster Risk Management Virtual Forum". Acara itu menghadirkan enam profesor sebagai pembicara kunci.

Mereka dari kalangan peneliti dan guru besar Universitas, regulator, WHO, dan organisasi nir laba yang fokus di bidang lingkungan, kesehatan, dan bencana global dari Australia, Amerika Serikat, Jepang, Philipina, dan Guinea-Bissau. Acara dipandu langsung oleh Profesor Cordia Chu, Direktur CEPH Griffith University dan dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Negara Bagian Queensland.

Dalam presentasinya, Dody sebagai salah satu pembicara di antara sembilan pemateri, mengungkapkan beragam langkah yang ditempuh LDII dalam mencegah Covid-19, "Pada saat awal terjadinya Covid-19, kami menggelar webinar Pesantren Sehat, yakni upaya mencegah Covid-19 menyebar di pesantren-pesantren di lingkungan LDII," ujar Dody. Pesantren selain pusat mencetak kader dakwah, bagi LDII pesantren juga memutar ekonomi warga di sekitarnya secara signifikan.

Webinar tersebut menghadirkan pakar wabah atau epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, dan ormas-ormas Islam lainnya serta dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, DPP LDII melakukan empat langkah penting diseminasi informasi dan edukasi mengenai protokol kesehatan, Tindakan preventif, tanggap darurat bagi warga yang terinfeksi dan terkena dampak, serta Tindakan restorative dan rehabilitasi.

Langkah pertama sebagai edukasi pada awal wabah, di setiap majelis taklim diminta supaya menjaga jarak, mengenakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanan kegiatan di dalam masjid atau mushola, "Saat angka terpapar sangat tinggi dan pemerintah melakukan pembatasan sosial, DPP LDII mengirimkan surat edaran untuk melaksanakan pengajian melalui daring," ujar Dody.

Warga LDII di zona-zona merah bahkan melaksanakan salat Jumat di rumah masing-masing dan meniadakan salat Idul Fitri dan Idul Adha, "Pada kondisi wabah, pembinaan umat tidak kami hentikan. Karena dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan menjalankan protokol kesehatan, kami anggap sebagai langkah efektif menguatkan mental dan fisik umat," papar Dody.

Selanjutnya, DPP LDII menginstruksikan dibentuknya Satgas Covid-19 pada level provinsi hingga kelurahan. Mereka mendapat tugas menegakkan protokol kesehatan, tanggap terhadap warga yang terkena terinfeksi, dan memberi bantuan berupa sembako kepada warga yang terdampak secara ekonomi.

"Kami menyediakan ruang isolasi mandiri, menyalurkan pasien ke rumah sakit untuk isolasi, hingga melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah dan tempat ibadah," jelasnya. Selanjutnya, untuk kemandirian pangan dan obat-obatan herbal, DPP LDII memberi edukasi mengenai hidroponik dan penanaman tanaman herbal.

Selanjutnya, secara masif, DPP LDII menginstruksikan pelaksanaan vaksinasi massal bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, TNI dan Polri, bahkan partai politik. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penyebaran Covid-19.

"Langkah LDII ini menjadi perhatian Profesor Cordia Chu, Direktur CEPH Griffith University, yang akan melakukan riset mengenai peran ormas dalam hal ini LDII, dalam membantu pemerintah mengatasi dampak Covid-19," pungkas Dody.

LDII Kediri: Selamat Hari Trikora

 Hari Trikora diperingati setiap tanggal 19 Desember setiap tahunnya. Saat itu, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) bertempat di Alun-alun Utara Kota Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Operasi Trikora adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat (Papua).

Soekarno memilih tanggal 19 Desember 1961 sebagai titik awal kampanye. Tempatnya di Alun-alun Utara, Yogyakarta. Alasan mengambil tanggal tersebut yakni, sebelumnya Yogyakarta diinjak-injak tentara Belanda di bawah komando Jenderal Simon Hendrik Spoon. Berada dekat alun-alun, dalam Istana Gedung Agung, yang terletak di ujung selatan Jalan Malioboro Soekarno dan pejabat lainnya ditahan.

Indonesia mengenang peristiwa ini sebagai Agresi Militer Belanda II. Masa itu sudah berlalu, dan berlanjut dengan perang terhadap Belanda dalam merebut Irian Barat. Ada tiga point tujuan dari Trikora, antara lain:

1.    Gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda kolonial
2.    Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Papua
3.    Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa

Saat ini, Irian Barat telah menjadi dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Seiring perjalanannya, terdapat dua DPW LDII di wilayah tersebut. LDII Papua dan Papua Barat telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat, dan stakeholder terkait dalam berkolaborasi membangun insan yang professional religius.

Selamat Hari Trikora!

#LDII #LDIIuntukBangsa #LembagaDakwahIslamIndonesia #ldii_news
#Trikora #HariTrikora #IrianBarat #Papua #TriKomandoRakyat

Tugas Bela Negara adalah Kewajiban Setiap Warga Negara

Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukittinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara.

Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006.

Melansir dari kemhan.go.id, Presiden Joko Widodo membagikan amanat kepada masyarakat Indonesia terkait Hari Bela Negara. Dalam amanatnya itu Jokowi menyampaikan bahwa bela negara bukan tugas TNI dan Polri saja, melainkan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara.

Untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, LDII telah berkerjasama dengan Kodam Siliwangi, Hasanuddin, Brawijaya, Diponegoro dan Kopassus menggelar program bela negara untuk generasi muda LDII. Selain itu, untuk mengembangkan jiwa Pancasila dan wawasan kebangsaan di kalangan warganya, LDII menggelar berbagai diskusi, seminar dan webinar kebangsaan dengan TNI, BPIP, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama serta kalangan akademisi.

Tidak hanya itu, pondok pesantren dan sekolah yang bernaung di bawah LDII selalu melaksanakan upacara bendera saat hari besar nasional.

Selamat Hari Bela Negara

Semangat Bela Negaraku, Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh

ASAD Babel Gelar Musprov IV di Gedung Graha Timah

 LDIIKediri.com, (18/21). Perguruan Silat Nasional ASAD (Persinas ASAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) IV dengan mengangkat tema "Berjiwa Besar Jadi Pendekar, Berbudi Luhur Nasehat Leluhur” di Gedung Graha Timah Pangkalpinang, Sabtu (18/12).

Turur hadir dalam pembukaan diantaranya Pengurus Besar (PB) Persinas ASAD, Kasiter Korem 045 Garuda Jaya Letkol Mujahidin, Direktur Operasional PT Timah Tbk Agung Pratama, Kabid Binpres KONI Babel Tri Haryono, Wakil Ketua 1 IPSI Babel Ahmad Subekti, Pengurus Provinsi Persinas ASAD Babel, Pengkab/Pengkot Persinas ASAD se-Bangka Belitung, Ketua LDII Babel Ari Sriyanto.

Serta hadir juga pengurus tingkat Provinsi dari perguruan pencak silat Tapak Suci, PSHT, SMI, Merpati Putih, Lebah Sakti, dan Bunga Islam Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua Pengurus Provinsi Persinas ASAD Babel, Saiful Barri menyampaikan, melalui Musprov ini diharapkan prestasi persilatan di Babel semakin berkibar, dan ikatan persaudaraan antar perguruan silat semakin erat.

"Silakan ber-Musprov yang baik, pilihlah ketua yang bisa membawa perubahan yang jauh lebih baik lagi bagi organisasi Persinas ASAD Babel ke depannya," ujarnya.

Dalam pelaksanaan Musprov, Ketua Umum PB Persinas ASAD dalam hal ini diwakili oleh H. Deni Rahmad Banani selaku Ketua Harian PB Persinas ASAD mengingatkan, agar pelaksanaan Musprov dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menciptakan kerukunan, kekompakan dan kerja sama yang baik.

Musprov digelar sebagai pertanggungjawaban kepengurusan selama 5 tahun sebelumnya, dan memilih Ketua Pengprov untuk 5 tahun ke depan.

"Siapapun terpilih pesan pak Ketum semoga bisa mengemban amanah dengan baik," imbuhnya menyampaikan pesan dari Ketua Umum PB Persinas ASAD Brigjen TNI (Pur) Agus Susarso yang berhalangan hadir.

Ia menambahkan, bagi Pengurus Provinsi Persinas ASAD Babel terpilih nantinya dapat terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan IPSI agar dapat mencetak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama provinsi di kancah nasional hingga internasional.

"Minta bimbingan dari induk organisasi kita (IPSI, red), dan rekatkan persaudaraan dengan perguruan silat lainnya, karena Persinas ASAD masih terbilang muda. Kita harap bisa memunculkan atlet yang bisa mewakili provinsi di kancah nasional maupun kancah internasional," imbuhnya.

Deni juga mengapresiasi terhadap rencana Korem 045 Garuda Jaya yang siap untuk memfasilitasi pelaksanaan even untuk mencari bibit atlet berprestasi.

"Ini adalah dukungan terhadap bela diri Indonesia. Karena mencari bibit dibutuhkan even, semoga bibit atlet berprestasi bisa ditelurkan dari even yang diselenggarakan sehingga bisa mengharumkan nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ucapnya.

Wakil Ketua IPSI Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Subekti dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan menyampaikan harapan besar terhadap Persinas ASAD di Bangka Belitung.

"Harapan kita seperti ketua tadi, siapapun yang terpilih nanti, yang menang harus amanah, yang kalah harus legowo. Mudah-mudahan makin hari prestasi Persinas ASAD semakin baik, selamat ber-Musprov," ujar mantan Ketua IPSI Kota Pangkalpinang ini.

Usai kegiatan, Kabid Binpres Koni Babel Tri Haryono saat diwawancarai awak media menyampaikan apresiasinya terhadap Persinas ASAD Babel karena telah menjalankan roda organisasi dengan baik, salah satunya dengan melaksanakan Musprov.

"Dari segi organisasi berarti ada roda berjalan untuk kepengurusan, dan timbulnya prestasi itu dari kepengurusan yang bagus, organisasi yang sehat akan menelurkan prestasi yang maksimal," ujarnya.

Ia pun berharap atlet Persinas ASAD bisa memberikan yang terbaik untuk Babel, "saya tahu betul prestasi atlet Persinas ASAD di Bangka Belitung," pungkasnya.

Di kesempatan lain, Kasiter Korem 045 Garuda Jaya Letkol Mujahidin berharap hasil Musprov dapat terpilih ketua yang bisa mengayomi dan membawa organisasi Persinas ASAD Babel lebih maju untuk 5 tahun ke depan.

"Selamat ber-Musprov, semoga terpilih ketua yang bisa mengayomi dan membawa Persinas ASAD maju, luar biasa, dan disegani oleh kawan dan lawan," pungkasnya pada saat menyampaikan materi pembekalan Bela Negara kepada peserta Musprov.